Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya, terdiri dari : 1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari. organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2021. Pembagian tugas dan fungsi pada dinas yang menangani urusan pangan dan dinas yang menangani urusan pertanianAdapun Peraturan - peraturan Gubernur Tugas,Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas/ Badan/ Unit Kerja yang telah tersusun tahun 2017, 2018 dan 2019 di distribusikan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut : Pergub Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, Permenpan No. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 2. 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA. 2019. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah B. 18) Sementara dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak 12 Permendagri Nomor 19 Tahun. 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara. 4. Tipe Perangkat Daerah Pasal 4 (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A. 3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah serta mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah; b. Membangun kualitas Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang yang profesional dan akuntabel berdasarkan wawasan Otonomi Daerah » Misi. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, sertaDalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum. TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. untuk periode 5 (lima) tahun. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan; e. fungsi lindung kawasan sempadan sungai, (7) kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah atau kurangnya fungsi lindung kawasan sempadan sungai. Bagian Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang : a. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju. bahwa berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan sebagai tindak lanjutII. perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi /kabupaten dan dengan renja perangkat daerah. 3. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 yaitu menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan. Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepaladalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan; b. Kata kunci: Pemerintah Daerah, Tugas dan Fungsi, Perangkat Daerah. 4. Unit pelayanan terpadu tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. 15 Sep 2023 • BLUD Air Minum Kota Cimahi Pasok Bantuan Air Bersih Setiap Hari. 2 Sumber Daya PD 2. perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing). (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbentuk: a. 1. Un d a n g -Un d a n g N o m o r 1 4 T a h un 195 0 te nt a ngABSTRAK: bahwa untuk menjabarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. 1. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten mempunyai fungsi: a. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan 2. Penyusunan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Ketentuan mengenai. 1 1. Teknis Daerah Propinsi mempunyai fungsi: a. Undang -U ndang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang -U ndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. BAB III. Tipe C adalah tipe untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil. 6. - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, danBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah. pembagian habis. efektivitas; d. dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. 93; TLN 4744). perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah di Indonesia. 3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra 3. 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, ABSTRAK: bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah. 4. DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi Pasal 7 (1) Sekretariat Daerah. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait dengan Keuangan Daerah. Fungsi Bappeda. Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajianb. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang. 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. T. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Riau No. merumuskan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, tetapi juga mengatur tata kerja di dalam Organisasi Perangkat Daerah dan tata hubungan antar perangkat daerah. Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan tugas dan fungsi perangkat daerah,Pembentukan Unit Pelaksana Teknis. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, SusunanDan Fungsi Perangkat Daerah 2. Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Berisi Tentang: 1. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah. Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga yaitu sebagai berikut: 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalamPasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 menyatakan bahwa (1) Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas: a. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : a. (2) Tipe dinas Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:. Perangkat Lunak Bahasa (language software) : Program yang digunakan. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 ; 19. Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala fungsi perangkat daerah. Pasal 7organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. c. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10 23 2. Fungsi : Melakukan Pembinaan dan pengelolaan pada Pejabat Pengelola. Tipe Perangkat Daerah Pasal 4 (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A. Perangkat Daerah Baru; 7. Kecamatan Metro Pusat dengan. penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan. - Mengubah Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016. Perangkat Daerah yang membentuk Cabang Dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah . 1 Pengertian Pemerintah Daerah. E. ABSTRAK: bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta untuk menjamin kepastian hukum mengenai tertib administrasi, dan ketentuan waktu peralihan sebagai akibat adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah; Peningkatan kualitas. Tahun. 2. Unit Kerja bidang keuangan memiliki anggota dari organisasi perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian. 3. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; SALINAN . 2. susunan organisasiDalam pengelolaan keuangan daerah kita mengenal istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), terlihat hampir sama akan tetapi memiliki ruang lingkup kinerja yang berbeda. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Perundang-undangan. 64. Dalam hal perencanaan pada Perangkat Daerah dengan urusan wajib/pilihan, dilakukan secara tehnis inti operasional (the operating core), sementara di. Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022 dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Peraturan Perundang-undangan. dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta; o. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang; b. 2. B. bahwa kedudukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi. Bidang; dan c. E. 2. Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94). kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Workshop Peningkatan Kapasitas Inovasi Perangkat Daerah dibuka oleh. susunan organisasi dan bagan perangkat daerah. Keempat tujuan tersebut, antara lain menyelaraskan. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan 2. dan fungsi Perangkat Daerah. DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi Pasal 7 (1) Sekretariat Daerah. BAB II PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Perangkat Daerah, terdiri atas: a. Judul. penyusunan kebijakan pemerintahan Provinsi; b. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kota Medan No. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. 1. » Visi. 18. Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakanRENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Damai dalam Keragaman Bersatu Membangun. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan. efisiensi; c. (2) Sekretariat daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi. Merancang Suatu Perda. tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Lihat selengkapnya2. Juli 13, 2023. Penjabaran tugas dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan. Huruf g Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturantugas, fungsi dan nomenklatur perangkat daerah; dan c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. Organisasi Pemerintahan Daerah: 5 Tujuan dan Struktur. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. Bagian Ketiga Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah Pasal 6 (1) Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: a. Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan. 3. Tipe Dokumen. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait dengan Keuangan Daerah. fungsi perangkat daerah. 1. Beberapa hal yang terkait antara Renstra perangkat daerah dengan penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah : 1. Bagian Kedua Asas Pasal 2 Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dibentuk dan. Staf Ahli 6. Nomor.